Subscribe Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN), Dahlan Iskan, mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sementara untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.
"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kita cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementrian Koordinatao Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarts, Sabtu.
Ia mengatakan masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 Kwh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, Radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin," katanya.
Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis, sementara untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, maka PLN akan untung.
Dia memperkirakan untuk menggratiskan masyarakat miskin, maka pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun, sedang pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp20 triliun.
"Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp40 triliun," katanya.
Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp1.200 per Kwh, sementara harga jual rata-rata hanya Rp650 per Kwh. Kalau kenaikan 10 persen tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.
Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikan tarif hingga 100 persen.
Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi subsidi ke PLN yang mencapai Rp50 triliun lebih tersebut tidak diberikan ke PLN, tapi langsung ke masyarakat. "Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.
"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kita cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementrian Koordinatao Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarts, Sabtu.
Ia mengatakan masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 Kwh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, Radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin," katanya.
Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis, sementara untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, maka PLN akan untung.
Dia memperkirakan untuk menggratiskan masyarakat miskin, maka pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun, sedang pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp20 triliun.
"Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp40 triliun," katanya.
Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp1.200 per Kwh, sementara harga jual rata-rata hanya Rp650 per Kwh. Kalau kenaikan 10 persen tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.
Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikan tarif hingga 100 persen.
Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi subsidi ke PLN yang mencapai Rp50 triliun lebih tersebut tidak diberikan ke PLN, tapi langsung ke masyarakat. "Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.
1 komentar para sahabat:
upaya yang bagus langsung tertuju pada orang yang membutuhkan,,
tapi bagaimana pelaksanaannya kita tunggu saja,,
masyarakat miskin pasti akan sangat senang dengan kebijakan ini,
Posting Komentar
Saya akan selalu menerima komentar, kritik, dan saran anda, jika anda berkomentar tampa PORN serta SPAM dan jangan pernah meninggalkan link pada kotak komentar.
Terimakasih atas partisipasi anda.
Jangan Lupa Follow Blog ini!!!